Komisi XI DPR RI menyoroti pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengejar ketertinggalannya dibandingkan kawasan lain di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi XI I.G.A Rai Wirajaya saat pertemuan dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya beserta jajaran, di Kantor Pemkot Kupang, Senin (27/4'2015).

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) Kawasan Timur Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Kuartal pertama 2014 kawasan timur Indonesia tumbuh 4,7%, kuartal kedua tumbuh 4,9%, dan kuartal ketiga tumbuh 5,1%. "Tren yang terus naik ini lebih baik dibandingkan Pulau Jawa yang stabil dan Pulau Sumatera yang cenderung menurun," kata Rai. Akan tetapi, sambungnya, kondisi Kawasan Timur Indonesia yang masih relatif tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Hal ini penting untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan secara nasional pada tahun 2015 sebesar 5,7%," ujar Rai seraya menambahkan tentu saja pertumbuhan ekonomi itu harus diimbangi dengan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Ia berharap APBN dan APBD benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia fisik maupun mentalnya.

Sementara Gubernur NTT Frans Lebu Raya menjelaskan pertumbuhan ekonomi di NTT lebih banyak digerakkan oleh aktivitas konsumsi, sehingga fondasi ekonomi yang tercipta kurang kokoh dalam jangka menengah dan jangka panjang. Kenyataan tersebut berpengaruh juga pada kondisi kesejahteraan penduduk. Akibatnya angka kemiskinan penduduk masih tinggi yaitu 19,60% pada bulan September 2014.

Menurutnya, tingginya angka kemiskinan  diakibatkan oleh rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, tingginya pengangguran terselubung, belum berkembangnya sektor riil, rendahnya pertumbuhan dan produktivitas usaha kecil menengah.

"Secara administratif Provinsi NTT terbagi dalam 22 kabupaten/kota, 306 kecamatan, 319 kelurahan dan 2.951 desa. Komposisi jumlah desa/kelurahan pada masing-masing kabupaten/kota sangat menentukan kemampuan dalam pengelolaan pembangunan," ujar Frans menambahkan.(iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.